Langkah pembinaan dipilih Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memutus mata rantai aksi kejahatan jalanan yang lazim disebut klitih. Pelaku klitih berat akan dimasukkan ke panti rehabilitasi remaja milik Dinas Sosial (Dinsos) DIY dan yang melakukan pelanggaran berat di sekolah akan dibina oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Kemarin sudah rapat koordinasi dengan beberapa instansi. Disepakati untuk pelaku kejahatan oleh remaja direhabilitasi di Dinsos.

Untuk yang level bawah pembinaan bersama TNI," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Erlina Hidayati Sumardi, Senin (14/2/2022). Erlina memastikan dua program tersebut tahun ini sudah dapat dimulai. Bagi pelakuklitih berat mereka akan menjalani proses rehabilitasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Tridadi, Kabupaten Sleman.

Rehabilitasi dilakukan setelah proses hukum remaja yang terjerat kasus kejahatan jalanan selesai. "Di sana nanti bisa berbulan bulan, kalau untuk yang bersama TNI hanya 7 hari," ujarnya. Meski tahun ini sudah dapat dimulai, namun peserta pembinaan diakuinya belum ada.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk merekomendasikan siswa siswa yang butuh dilakukan pembinaan. "Yang jelas untuk pembinaan bersama TNI dan Disdikpora ada 150 anak untuk tahun ini, anggarannya saya kurang jelas," ungkap Erlina. Kepala DisdikporaDIY, Didik Wardaya, menanggapi sebenarnya di beberapa sekolah sudah melakukan cara pembinaan siswa bersama TNI.

Pembinaan dilakukan bagi para siswa yang melakukan pelanggaran berat dan berlangsung lebih dari satu kali. "Mereka yang melakukan pelanggaran kesekian kali sesuai kesepaktan kode etik sekolah, maka mereka masuk pembinaan itu," ujarnya. Tahun ini, DisdikporaDIY mencari 150 siswa berkelakuan kurang baik untuk dibina bersama TNI.

Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan selama masa pembinaan, Didik menjelaskan nilai anggaran tak seberapa. "Enggak besar, ya mungkin Rp 50 juta lebih. Untuk keperluan makan selama 7 hari kan itu. Kami juga nggak terus mencari 150, adanya berapa ya itu akan dimasukan," terang dia. Dia menegaskan upaya yang dilakukan bukan kegiatan wajib militer hanya sebatas pembinaan terkait wawasan kebangsaan dan penanaman cinta tanah air kepada siswa yang telah berbuat amoral.

"Bukan wajib militer. Ini upaya menyalurkan energi positif. Mungkin dengan sering berkawan dengan tentara, mereka berdiskusi ini loh berlatih bela negara dan mudah mudahan bisa menyadarkan mereka," ujarnya. Pihaknya optimis langkah itu dapat memutus mata rantai aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kalangan pelajar.

"Beberapa pengalaman sekolah dan masukan mereka cukup efektif, makanya kami ambil alih program itu," pungkasnya. (*)